Rabu, 17 Juli 2013

Adakah Kebijakan Pemerintah yang Pro-Rakyat kecil

Kapan pemerintah menerapkan kebijakan yang terbukti mensejahterakan rakyat. Kapan pemerintah menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin. Pemerintah Indonesia selalu saja menerapkan kebijakan yang memusingkan rakyat. Hampir tidak ada kebijakan yang tidak membingungkan rakyat kecil.


Beberapa kasus penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia yang gagal menurut kacamata masyarakat telah membuktikan bahwa kinerja pemerintah hanya menguntungkan satu pihak. Kebijakan pemerintah selalu menguntungkan kepentingan partai atau golongan.

Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat kecil:

Penerapan kebijakan UN (Ujian Nasional) Tk SD, SMP, SMA/MA/SMK, Pemerintah menerapkan kurikulum KTSP, berarti materi disesuaikan menurut kemampuan sekolah masing2 bak dari segi fasilitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa kemampuan sekolah berbeda-beda. Tapi, kenapa UN tetap diberlakukan dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok Papua sampai ke kota yang paling maju Jakarta. Yang menjadi masalah UN menentukan kelulusan.

Tapi beberapa bukti dan fakta yang terjadi di lapangan, UN dinilai telah gagal mencetak generasi bangsa yang jujur dan berkualitas. UN terlalu banyak kecurangan, UN hanya menambah beban biaya para orang tua siswa etrhadap pendidikan anak.

Himbauan Menteri pendidikan untuk melestarikan bahasa daerah sebagai keragaman budaya bangsa, tapi kenapa di setiap sekolah, bhasa local dihapuskan. Satu sisi ingin melestarikan bahasa local, di sisi lain di sekolah pelajaran tersebut dihapuskaan. Apalgi jumlah jamnya kecil, kalau bahasa sundanya keur mah jamna saeutik terus dihapuskan, lalu bagaimana dengan nasib guru pengajar yang kompeten di bidang tersebut.

Kenaikan BBM, pemerintah memang gencar melakukan operasi pasra rutin buat menurunkan harga-harga, sampai-sampai melakukan kebijakan impor. Kalau operasi pasar terus dilakukan secara rutin buat mengendalikan harga, tai pemerintah menaikan harga BBM secara besar-besaran, ibarat nanam satu pohon tapi nebang pohonnya seribu. Satu sisi perbuatan pemerintah baik di mata masyarakat, tapi satu sisi perbuatan pemerintah tersebut menjadi tidak berguna kalau ditebangnya lebih banyak.

Undang-undang, hal-hal yang menyangkut hajat hidup dikuasai Negara, tapi banyak bidang pertambangan dikuasai oleh asing, cuman Pertamina saja yang satu satunya dikuasai Negara.

Lalu bagaimana dengan produksi tambang Preefort Jayapura. Kalau menurut sumber mengatakan bahwa PT. Prefoort adalah perusahaan tambang emas yang menguntungkan buat Indonesia jika saja pemerintah Soeharto jaman dulu tidak mudah diiming-imingi atau disogok.

Melihat PT. Preefort lima tahun ke belakang menurut salah satu harian surat kabar mengatakan bahwa produksi preefort adalah 300.000,- ton emas perhari, emas preefort kalau tidak di sumbangkan ke Amerika Serikat dalam sehari saja.  Bisa membagi satu orang penduduk bangsa Indonesia yang berjumlah 250 Juta sebesar 15 juta rupiah. Belum hasil tambang lainnya (The Jakarta Post, April 15, 2008).

Hampir 90 persen tambang emas di kirim ke Amerika, Indonesia hanya kebagian 10 persen. Indonesia selamanya belum merdeka kalau kita terus dijajah. Modus penjajahan sekarang adalah Privatisasi Perusahaan oleh pihak asing. Privatisasi asing hanya menguntungkan negara lain, bukan menguntungkan bangsa sendiri.

Adakah kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada rakyat. BLSM sebagai kompensasi adanya kenaikan BBM dinilai masih belum tepat sararan.

Akan tetapi, kita semua sebagai masyarakat harus terus sabar dan berdoa agar esok ada muncul salah satu pemimpin Indonesia yang tegas, adil, dan berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat miskin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar