Kamis, 10 Juli 2014

Peran Media Penyiaran Pasca Pemilu Presiden Indonesia

Peran media penyiaran adalah sebagai ruang publik yang memberikan informasi aktual, jujur, dan terpercaya. Namun, pasca pelaksanaan Pemilu Presiden terlihat bahwa peranan media kembali dipertanyakan kejujuran dalam memberikan informasi terkait hasil hitung cepat Pilpres Indonesia 2014.

Selain memiliki fungsi diatas, peran media penyiaran juga adalah sebagai pemersatu bangsa. Namun, pasca pilpres, peranan media sebagai pemersatu kembali dipertanyakan. Setidaknya ada lima stasiun atau media penyiaran yang kentara sekali sangat berpihak kepada satu paket kandidat calon presiden.



Jika sudah seperti itu, maka peran media penyiaran sebagai ruang publik dan pemersatu bangsa sudah terkikis atau ternodai. Apa yang akan terjadi? Dikhawatirkan publik menjadi terprovokasi media yang berbuntut kepada aksi bentrok, anarkis, dan berbagai tindakan yang bisa mencederai dan merugikan ketentraman masyarakat umum.

Media penyiaran yang ada bukan lagi sebagai ruang publik yang baik melainkan sebagai pemicu terjadinya perselisihan. Media penyiaran sudah menjadi kepentingan partai politik tertentu. Dan media penyiaran sudah tidak mencerminkan asas netralitas. Pada akhirnya, masyarakat menjadi semakin tidak percaya lagi terhadap berbagai informasi dan media yang sudah netral bisa terkena imbas.

Namun, saya yakin dan percaya, masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas dan jeli melihat peran media penyiaran sebenarnya terhadap kondisi saat ini.Hal yang membuat kita percaya adalah, pada saatnya nanti rakyat sebagai kekuatan tertinggi suatu negara akan menyadari betul dan menyeleksi media penyiaran mana yang benar-benar memiliki fungsi sebagai pemberi informasi yang benar dan sebagai pemersatu bangsa.

Mungkin kita menilai terjadinya dualisme media penyiaran yang terlihat saat kondisi seperti ini adalah proses demokrasi yang baik. Akan baik jika semua masyarakat menyikapi hal tersebut dengan kebersihan hati dan kepala dingin tanpa terjadinya gesekan-gesekan yang mengarah kepada pengrusakan fasilitas publik.

Akan tetapi, jika lain ceritanya, maka peran media penyiaran yang ada di Indonesia perlu ditinjau ulang, dievaluasi, dan kalau memungkinkan diberikan sanksi tegas oleh Menkominfo agar media penyiaran tersebut bisa kembali ke jalur dan arah yang benar sesuai tugas dan peranan utama mereka yaitu menjadi pemersatu, pencerahan positif, pendidikan, dan informasi yang benar-benar jujur sesuai yang ada di lapangan dan tidak dilebih-lebihkan.

Mudah-mudahan harapan masyarakat Indonesia yang menginginkan media penyiaran bersikap netral serta menginginkan kenyamanan dan memiliki rasa aman tinggal di Indonesia dapat terwujud oleh presiden Indonesia yang baru nanti yang resminya dipilih oleh KPU tanggal 22 Juli 2014.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar